Humanisme dan Implikasinya Bagi Wacana Syari’ah Kontemporer

Doktrin humanisme semakin menguat seiring kuatnya hegemoni Barat terhadap negara-negara berkembang, kususnya negara yang penduduknya mayoritas muslim. Inilah kemudian yang mempengaruhi beberapa pemikir Islam kontemporer. Dengan berusaha melegitimasi humanisme melalui doktrin agama, dimunculkanlah istilah, humanis religius.[3] Istilah ini mengindikasikan betapa kuatnya pengaruh humanisme sehingga mengesankan doktrin humanisme lebih superior dari pada agama. Yang pada gilirannya, agama harus menyesuaikan diri dengan humanisme.

Pengaruh ini juga tampak pada beberapa pemikir Islam kontemporer dalam pandangan mereka terhadap syari’ah. Dalam pandangan mereka, satu-satunya solusi agara masyarakat muslim bangkit dari ketertinggalan, harus melakukan reformasi syari’ah. Karena, bagi mereka banyak ketentuan syari’ah yang tidak sesuai dengan realitas sosial saat ini. ketentuan qishas, rajam, potong tangan baagi pencuri, pemakaian jilbab bagi perempuan, adalah sedikit contoh dari ketentuan yang sudah tidak relefan. Ketentuan-ketentuan tersebut bagi mereka sesungguhnya bukan ketentuan yang bersifat qat’i, itu hanyalah cerminan dari budaya Arab. Bahkan Al-Qur’anpun yang merupakan sumber utama syari’ah, di mata mereka hanyalah hasil interpretasi manusia.[4] Dengan demikian, maka syari’ah harus disesuikan dengan konteks saat ini. Pandangan tersebut tidak hanya berlawanan dengan pandangan mainstream Islam, tapi akan menimbulkan problem baru dalam ketentuan hukum Islam.

 Bertolak dari gambaran di atas, maka makalah ini akan mencoba menelusuri landasan filosofis dari humanisme. Sehingga sisi ontologis dan cara pandang humanisme terhadap realitas dan kebenaran bisa ditampakkan. Selanjutnya, akan melihat implikasi doktrin humanisme terhadap cara pandang sebagian pemikir Islam kontemporer terhadap syari’ah.

 

B.         Basis Filosofis Humanisme

Humanisme merupakan doktrin filosofis yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu.[5] Dalam pandangan Humanisme, manusia merupakan subjek sentral dalam menentukan semua kebijakan tentang relasi manusia dengan alam semesta, relasi sesama manusia. Dalam pandangan Barat, sebagaimana dikatakan Spinoza, Goethe, Hegel serta Marx, hakekat kehidupan manusia adalah apabila dia menguasai dunia di luar dirinya.[6] Dengan perangkat rasio yang dimilikinya, manusia mampu menentukan sendiri cara menyikapi kehidupan dan menentukan standar moralnya sendiri tanpa perlu melibatkan agama ataupun Tuhan.[7] Yang intinya segala sesuatu diperuntukkan dan dikembalikan kepada manusia atau serba human. Seperti dikatakan Diderot, seorang tokoh humanisme dan ensiklopediis Prancis abad ke-18, sebagaimana dikutip oleh Leela Gandhy, “Manusia adalah tempat tinggal dimana kita harus mulai dan dimana kita merujuk atas segala sesuatu”.[8]  Linda Smith dan William Reaper mengutip beberapa tokoh Barat yang menegaskan hal tersebut, diantaranya Charles Swinburne menulis, “Kemulyaan kepada manusia di tempat tiinggi! Karena manusia adalah tuan segalanya”. Sir Julian Huxley, juga menambahkan, “Manusia adalah bentuk kehidupan terakhir yang dominan dimuka bumi ini, dan satu-satunya pelaku di muka bumi ini”. Pengagungan terhadap manusia ini, menurut Smith juga tergambar dalam karya Shakespeare:

“Betapa indahnya manusia! Betapa agungnya di dalam budi! Betapa tak terbatasnya di dalam kemampuan-kemampuan! Didalam bentuk dan gerak betapa jelas dan menakjubkan! Di dalam tindakan betapa miripnya dengan malaikat! Di dalam pengertian betapa miripnya dengan seorang dewa! Keindahan dunia! Suri teladan segala binatang”.[9]

Sehingga pada akhirnya segala sesuatu bagi humanisme bertolak dan berujung pada manusia. Manusia diangungkan sedemikian rupa, yang pada gilirannya semua yang ada tidak akan berarti apa-apa kalau bukan untuk dan demi manusia. Dengan demikian antroposentrisme menjadi basis filosofis sekaligus world view bagi humanisme.

Doktrin tentang superioritas manusia ini pada gilirannya menafikan eksistensi Tuhan. Hal ini tergambar dari beberapa pemikir Barat yang menegaskan hal tersebut.  Jean Paul Sartre menyatakan, “Kalau kita menerima manusia sebagai yang paling unggul, maka Tuhan tidak ada”.[10] Begitu juga dengan Feuerbach, “Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi angan-angan manusialah yang menciptakan Tuhan”.[11] Bahkan Nietzsche lebih dahsyat lagi, dia memproklamirkan penghapusan Tuhan dalam diri manusia, dengan menyatakan, “Tuhan sudah mati”. Nietzsche membunuh Tuhan dalam bentuk apapun, sehingga tidak ada ruang yang tersisa dalam diri manusia dan alam semesta bagi Tuhan.[12] Jadi, keberadaan Tuhan bagi masyarakat Barat merupakan musuh yang harus dimusnahkan.[13]

Penyingkiran peran agama dan keberadaan Tuhan dalam humanisme merupakan cita-cita untuk keluar dari kungkungan segala bentuk otoritas. Karena menurut Sartre, jika tidak ada Tuhan, maka akan ada kehidupan yang eksistensi mendahului esensi.[14] Dengan pengertian bahwa manusia menjadi bebas, tidak ditentukan oleh suatu kodrat tertentu.[15] Sebab, lanjut Sartre, bahwa keyakinan akan adanya Tuhan akan menghancurkan kebebasan manusia.[16] Hal ini juga ditegaskan oleh Gonineni, direktur Internasional Persatuan Humanis dan Etis Internasional, dengan menyatakan bahwa:

“Sebagai kaum humanis kami menolak kekuasaan atau otoritas mutlak. …kami mengedepankan pencarian kebenaran secara bebas. … dan yang terpenting bagi humanisme adalah pencarian kebenaran, bukan memiliki kebenaran…. Kami berkomitmen terhadap kebebasan berpikir dan bertindak dan memusatkan perhatian kepada manusia…”.[17]

Dari pernyataan di atas, tampak jelas bahwa kebebasan menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi bagi humanime. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari segala bentuk otoritas, baik politik, agama ataupun Tuhan. Semangat kebebasan ini kemudian mewarnai segenap sisi kehidupan masyarakat Barat, baik segi sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan bidang lainnya. Dari sinilah kemudian muncul gerakan liberalisme di Barat. Sehingga dikatakan bahwa liberalisme merupakan anak kandung dari humanisme.[18]

            Disamping kebebasan, humanisme juga meniscayakan relatisme. Kierkegaard menulis, bahwa “Kebenaran adalah subjektifitas”.[19] Bagi humanisme masing-masing manusia dianggap mempunyai ukuran kebenaran sendiri-sendiri, sehingga menapikan kebenaran absolut. Sebagaimana dikatakan Schiller, bahwa spirit dari aliran humanisme adalah relatisvisme, yang menolak semua kebenaran yang absolut.[20]

            Dari sini tampak bahwa humanisme bukanlah konsep yang universal. Hal ini disebabkan karena, pertama, antroposentrisme, menjadikan manusia sebagai pusat segala-galanya. Kedua, ateisme, menapikan adanya Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiga, liberalisme, manusia bebas mencari nilai moral dan menentukan kebenaran, serta menolak semua bentuk otoritas yang mengekang kreativitas manusia. Keempat, relativisme, tidak mengakui adanya kebenaran yang absolut. Yang semuanya merupakan cerminan dari miliu masyarakat Barat yang trauma terhadap agama. pada akhirnya menjadi agama baru bagi masyarakat Barat.

Dengan demikian, humanisme tidak relevan diaplikasikan dalam Islam, mengingat paham tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, manusia sebagaimana dikatakan Naquib Al-Attas[21] dengan mengutip beberapa ayat al-Qur’an, merupakan hamba Allah yang harus tunduk dan taat dengan perintah Tuhannya.[22] Sehingga fitrah manusia adalah bertuhan.[23] Manusia juga ditugaskan sebagai khalifah di atas dunia,[24] yang diamanatkan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dunia dengan menegakkan keadialan dan mencegah kezhaliman.[25] Untuk menjalankan tugas kehambaan dan kekhalifahan tersebut, Allah menurunkan kepada manusia syari’ah[26] melalui para rasul-Nya.[27]

C.         Implikasi Humanisme Terhadap Syari’ah

Kalaupun kemudian beberapa pemikir Islam mengadopsi dotrin tersebut, ini merupakan efek dari proyek globalisasi dan westernisasi. Sebab bagi Barat, Islam dianggap sebagai ancaman terbesar bagi pasca runtuhnya sosialisme.[28] Barat terus berupaya menyebarkan paham-paham, budaya dan ideologi anutan mereka melalui proyek tersebut. Mega proyek ini dijalankan dengan tiga strategi, yakni orientalisme yang dimanfaatkan untuk mengkaji sekaligus mendekonstruksi pemahaman keislaman. Selanjutnya misonarisme sebagai strategi untuk mempengaruhi umat Islam agar menerima ideologi mereka, dan juga kolonialisme sebagai langkah penaklukan. Program ini diperlancar dengan penguasaan mereka terhadap media informasi dan komunikasi.[29] Akibatnya, tidak sedikit intelektual muslim yang mengadopsi dokrin ini, dan dijadikan sebagai rujukan dalam melihat syari’ah.

Doktin humanisme tampak pada proyek dekonstruksi syariah yang dilakukan oleh beberapa pemikir Islam kontemperer. Dekonstuksi syari’ah ini dilakukan dengan desakralisasi syari’ah. sebagaimana dilakukan Abdullahi Ahmed An-Na’im.[30] Bagi An-Na’im syari’ah tak lain hanyalah produk sejarah yang dikonstruksi manusia, yang terus mengalami evolusi untuk guna penyesuaian dengan realitas. An-Naim menegaskan bahwa syari’ah hanyalah, “the product of process of interpretation of analogical derivation from the text of the Qur’an and Sunna and other tradition”.[31] Ia menamakan syari’at ini dengan historical shari’ah (syari’ah historis). Na’im selanjutnya menyatakan “…some definite and generally agreed principles of shari’a are in clear conflict with corresponding principles of international law”.[32]

Kedua hukum tersebut tidak mungkin dapat hidup berdampingan, jelas Na’im.[33] Dalam pandangannya, andaikan kaum Muslim tetap memaksakan untuk menerapkan syariat Islam tersebut, mereka akan mengalami kerugian karena tidak dapat mengecap manfaat sekularisasi. An-Na’im menegaskan, “If historical shari’a is applied today, the population of Muslim countries would lose the most significant benefits of secularisation”.[34] Dan menurutnya, yang paling merasakan kerugian ini adalah masyarakat non-Muslim dan kaum wanita. Bagi masyarakat non-Muslim mereka akan menjadi masyarakat kelas kedua, dan bagi wanita pula mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Tapi kaum lelaki pun,  katanya,  juga akan merasakan dampaknya, sebab mereka akan kehilangan kebebasan karena disekat berbagai undang-undang.[35] Dengan demikian, terlihat jelas bahwa An-Na’im melihat syari’ah hanyalah konstruksi manusia. Sehingga bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dari sini terlihat jelas bahwa An-Na’im telah menghilangkan peranan Tuhan dalam menentukan syari’ah.

Desakralisasi syari’ah ini juga telah mempengaruhi masyarakat muslim Indonesia. Seorang tokoh yang Jaringan Islam Liberal di Indonesia menyatakan “saya tidak percaya adanya ‘hukum Tuhan’,…. Yang ada adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan, karena manusialah stake holder yang berkepentingan dalam semua perbincangan soal agama ini”. Sehingga dalam pandangannya, ketentuan syari’ah mengenai qishas, potong tangan bagi pencuri, ataupun pemakaian jilbab bagi perempuan tidak lain hanyalah pengaruh budaya Arab.[36]

Dari pandangan di atas, terlihat bahwa mereka telah merubah paradigma syari’ah yang berorietasi ilahiyah kepada antroposentis un sich. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan peran Tuhan dalam pembentukan syari’ah. Maka syari’ah dipandang hanyalah konstruksi manusia yang tidak ada bedanya dengan peraturan-peraturan yang lain yang dibuat manusia. Implikasi dari pandangan tersebut, akan menghilangkan spirit penghambaan kepada Tuhan. Karena syari’ah dalam Islam merupakan jalan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Ini akan berujung pada pada hilangnya peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Disinilah doktrin humanisme sangat mewarnai cara pandang mereka terhadap syari’ah.

Selanjutnya, dekonstruksi syari’ah ini dilakukan dengan menggugat otoritas ulama. Abû Zayd melontarkan tuduhan kepada Imam Syafi’i yang berkenaan dengan metodologi hukum Islam, yang diangggap oleh Abu Zayd sebagai sebuah upaya untuk mempertahankan hegemoni ke-Quraysyan-nya.[37] Disamping itu pernyataan yang kurang lebih sama terdapat juga dalam dalam buku Fiqih Lintas Agama, “Kita lupa, imam Syafi’i memang arsitek ushul fiqih yang paling brilian, tapi juga karena Syafi’ilah pemikiran-pemikiran fiqih tidak berkembang selama kurang lebih dua belas abad. Sejak Syafi’i meletakkan kerangka ushul fiqihnya, para pemikir  fiqih Muslim tidak mampu keluar dari jeratan metodologinya.”[38]

Apa yang dilakukan oleh beberapa pemikir ini mengindikasikan bahwa mereka anti otoritas. Mereka tidak ingin terkungkung dengan segala metodologi yang hasilkan oleh para ulama terdahulu. Dengan diruntuhkannya kepercayaan masyarakat terhadap ulama, maka apa yang dihasilkan ulama tidak akan bernilai di mata masyarakat. Sedangkan peran ulama dalam menjaga ajaran agama sangat signifikan. Dengan hilangnya peran ulama di masyarakat maka syari’ah tentunya akan ikut hilang.  Semangat anti otoritas yang ditunjukkan oleh para pemikir ini tidak berbeda dengan doktrin humanisme tidak ingin terdekte oleh segala bentuk otoritas.

Lebih lanjut, dekonstruksi syari’ah juga dilakukan melalui kritik sejarah atau kontekstualisasi ijtihad. Metodologi istimbat hukum (Usul Fiqih) yang ada saat ini, dianggap tidak relevan dan bersifat subyektif-ideologis, sehingga  memerlukan metodologi yang lebih obyektif. Salah satu pendekatan yang dianggap obyektif adalah pendekatan sejarah. Menurut Syahrur, “…Penerapan ayat-ayat hukum pada alam realitas adalah aplikasi relatif-historis. Dengan demikian gugurlah qiyas dan tetaplah ijtihad terhadap ayat-ayat hukum. Prinsipnya adalah akal dan kesesuaian ijtihad dengan realitas objektif”.[39]

Dalam pandangan Syahrur, hukum Islam terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Akhirnya yang menjadi tolak ukur kebenaran dalam melakukan interpretasi terhadap teks Al-Qur’an adalah realitas empirik. Sehingga menurut Syahrur dalam merealisasikan ketentuan syari’ah atau hukum Islam dalam konteks saat ini, tidak bisa disamakan dengan generasi Islam sebelumnya.  Sebagaimana ditegaskan Syahrur, “….masing-masing generasi menafsirkan al-Qur’an berdasar pada realitas tertentu pada masa mereka hidup, kita yang hidup pada abad 20 ini juga berhak menafsirkan al-Qur’an berdasar ‘semangat zaman’ yang mencitrakan kondisi pada masa sekarang.“[40] Terlebih, ketika ketentuan hukum tidak disebutkan secara tekstual, maka lanjut Syahrur, ” فمع عدم وجود النص يستطيع المشرع أن يشرع ما شاء “.[41] Sehingga dalam pandangan Syahrur, tidak ada ketentuan hukum Islam yang bersifat permanen dan final, semuanya bisa berubah seiring perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dari sini terlihat bahwa Syahrur lebih mengedepankan relaitas dari ketentuan wahyu.

Dengan menjadikan realitas sebagai landasan dalam menentukan syari’ah akan menimbulkan problem baru. Karena bagaimanapun realitas selalu berubah. Apabila realitas publik menganggap kemaksiatan sebagai suatu hal yang baik, maka syari’ah akan dipaksa untuk menjustifikasi maksiat. Karena, suatu kemaksiatan, apabila dibublikasikan secara terus-menerus maka semakin lama masyarakat akan melihat perbuatan tersebut hal yang biasa atau malah hal yang baik.

Hal ini terbukti dalam bebarapa kasus yang berkaitan dengan syari’ah yang ada di Indonesia. Adanya gugatan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi rujukan Pengadialan Agama di Indonesia. Mereka yang tergabung dalam Tim Pengaruutamaan Gender Departemen Agama mengajukan draf KHI baru yang isinya antara lain, Mengharamkan Poligami (pasal 3 ayat 2), dan menghalalkan nikah beda agama (pasal 54). Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali) asalkan calon suami atau istrin itu berumur 21 tahun, berakal sehat dan rasyid rasyidah (pasal 7 ayat 3). Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah lagik-laki adalah 130 hari (pasal 88 ayat 7a). Bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama (Pasal 8 ayat 3 bagian kewarisan).[42] Hal ini dilakukan, karena menurut mereka KHI yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai dengan relaitas publik saat ini. Bertentangan dengan Hukum Internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Itulah sebabnya, mengapa pembaharuan mutlak diperlukan.”[43]

Selain itu, penghalalan pernikahan sesama jenis, juga merupakan bentuk aplikatif dari kontekstualisasi ijtihad. Mereka berargumen bahwa untuk membatasi jumlah penduduk saat ini, perkawinan sesama jenis dapat dijadikan solusi. Dalam jurnal Justisia dikatakan, “Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun,  untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan”.[44]

Inilah beberapa stategi yang dilakukan untuk mendekonstruk syaria’ah. Semua cara tersebut mempunyai semangat yang sama dengan apa yang menjadi doktrin dalam humanisme. Yaitu antroposentrisme, relatifisme, liberalisme. Sehingga kalau ini dilanjutkan, maka yang ada bukan lagi syari’ah tapi paham humanisme.[45]

D.         Penutup

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa humanisme terlahir dari rahim peradaban Barat yang trauma kepada agama. Akibatnya, humanisme dengan orientasi antroposentrisnya anti terhadap agama (ateis), menjunjung tinggi kebebasan, dan tidak mengakui kebenaran yang absolut. Sehingga paham ini tidak bisa didialogkan dengan Islam, karena secara ontologis keduanya sangat paradaoks. Menjadikan humanisme sebagai basis filosofis dalam mengkaji syari’ah justru akan mendekonstruksi syari’ah itu sendiri.

Untuk itu, di era perang pemikiran (ghazwul fikri) saat ini, sebagaimana diakui oleh juga Amin Abdullah, menurutnya diperlukan sikap kritis, konseptual, dan argumentatif.[46] Tidak menerima begitu saja apa yang datang dari peradaban lain, tanpa kritik. Karena bagaimanapun setiap ilmu tidak ada yang bebas nilai (value free).[47]  Setiap ilmu lahir dari masyarakat yang mempunyai cara pandang (world view) tersendiri dalam meliat relaitas. Dan tiap-tiap peradaban mempunyai world view yang berbeda-beda.[48]

Wallahua’lam bisshowab

Daftar Pustaka

 

A. Khudori Soleh (Ed.), Pemikiran Islam Kontemporer,(Yogyakarta, Jendela, 2003).‍‌‌‎

A. Sudiarja, Agama (di zaman) yang Berubah, (Yogyakarta, Kanesius, 2006).

Abdullahi Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law, (Syracuse, New York, Syracuse University Press, 1990).

———,            Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany, (Yogyakarta, LKiS, 1994).

Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005)

Adib Abdushomad GJA (ed),  Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na’im, (Yogyakarta, Gama Media, 2004).

Akbar S. Ahmed, Islam Sebagai Tertuduh: Kambing Hitam di Tengah Kekerasan Global, Terj. Agung Prihantoro, (Bandung, Arasy, 2004).

Ali Syari’ati, Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat, terj. Afif Muhammad, (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1992).

Amin Abdullah, Humanisme Religius Versus Humanisme Sekuler Menuju Sebuah Humanisme Spiritual. Dalam, Islam Dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal. (Yogyakarta, Pustaka pelajar dan IAIN Wali Songo Semarang, 2007).

———–,  Islamic studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).

Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis, (Jakarta, Perspektif, 2005).

Bambang Sugiharto (ed.), Humanisme dan Humaniora Relevansinya bagi Pendidikan, (Yogyakarta, Jalasutra, 2008).

Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, terj. Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi, Muhammad Shodiq, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007)

Bryan Magee, The Story of Philosphy, tert. Marcus Widodo, Hardono Hadi, (Yogyakarta, Kanisius, 2008).

David Michel Levin, The Opening of Vision: Nihilism and the Postmodernism Situation, (London, Routledge, 1988).

Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).

Franz Magnis Suseno, Menalar Tuhan,  (Yogyakarta, Kanisius, 2006).

Hamid Fahmi Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam, (Ponorogo, Central for Islamic and Occidental Studies-ISID Gontor, 2008).

Henri Shalahuddin, Al-Qur’an di Hujat, (Jakarta, Al-Qalam, 2007).

Jean Paul Sartre, Eksistensialisme dan Humanisme, terj. Yudhi Murtanto, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002).

Karen Armstrong,  Perang Suci dari Perang Salib Hingga Perang Teluk, terj. Hikmat Darmawan, (Jakarta, Serambi, 2007).

Laode M. Kamaluddin (Ed), On Islamic Cilization Menyalakan Kembali Lentera Peradaban yang Sempat Padam, (Semarang, Unisula Press, 2010).

Leela Gandhy,  Postcolonial Theory; A Critical Introduction, (Sidney, Allen & Unwin, 1998).

Linda Smith dan William Raeper, Ide-Ide Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang, terj. P. Hardono Hadi, (Yogyakarta, Kanesius, 2004).

Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996).

Muhammad Imarah, Perang Terminologi Islam Versus Barat, terj. Musthalah Maufur, (Jakarta, Rabbani Press, 1998).

Muhamad Shahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah (Kaioro dan Damaskus, Sina lil al- Nasr, 1992).

———-,   Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin,  (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2008).

Mun’im A Sirry (Ed.), Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif/Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2004).

Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad, 5 tangtangan Abadi Terhadap Agama, terj. Rudy Harisyah Alam, (Bandung, Mizan, 2008).

Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, (Jakarta, Gema Insani Press, 2008).

Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G Tahzib Lie, (ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakianan: Seberapa Jauh?, terj. Rafael Edy Bokso dan M. Ririfai Abduh, (Yogyakarta, Kanisius, 2010).

Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI, Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama RI, 2004).

Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, (Bandung, Mizan, 1998).

Zaenal Abidin, Filsafat Manusia Memahami Manusia Melalui Filsafat, (Bandung, Rosdakarya, 2006).

Ulil Abshar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” Dalam Artikel Koran Harian Kompa s(18-11-2002).

Redaksi, Indahnya Perkawinan Sesama Jenis, dalam Jurnal Justisia, Edisi 25, th. XI 2004. (Semarang, Fakuktas Syari’ah IAIN Walisongo)

Last modified: 24/04/2011