Oleh M. Anwar Djaelani
Inpasonline.com-Ada yang menarik pada 01/06/2014. Di acara pengambilan “Nomor Pilpres”, pasangan calon presiden (capres) Jokowi-Jusuf Kalla datang ke kantor KPU dengan menumpang Bajaj. Sementara, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa datang dengan mobil Lexus. Oleh karena citra Bajaj dan Lexus cukup bertolak-belakang, maka adakah ‘pelajaran’ dari peristiwa ini?
Berharap Kesan
Mobil Lexus berharga mahal dan itu ditandai dengan rata-rata pemiliknya yang berasal dari kalangan eksekutif kelas atas (www.palingaktual.com 10/03/2014). Tapi, ketika Prabowo menumpang Lexus ke KPU, tak ada kritik yang tertuju kepadanya. Boleh jadi, karena publik menilai bahwa Lexus wajar ditumpangi oleh Prabowo.
Hal berbeda menimpa Jokowi yang menumpang Bajaj, kendaraan umum yang terkesan sangat sederhana. Kala itu kritik keras datang menerpanya. “Capres Naik Bajaj Dinilai Pencitraan Berlebihan,” demikian judul berita di www.okezone.com 04/06/2014. Disebutkan, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) -Agung Suprio- menilai bahwa “Sebenarnya Jokowi-JK ingin memosisikan diri sebagai figur sederhana. Namun, pencitraan yang terlalu berlebihan seperti naik Bajaj, justru akan menjadi bahan guyonan bagi lawan”.
Rasanya, di soal pencitraan, banyak yang sependapat dengan pengamat di atas. Publik bisa saja menyoal: Untuk apa naik Bajaj khusus ke KPU jika kesehariannya tak pernah menumpang kendaraan –maaf- ‘supersederhana’ itu?
Keadaan akan semakin runyam jika konsistensi citra tak dijaga dengan baik. Misal, jika dengan menumpang Bajaj seseorang menghendaki dirinya bercitra sederhana dan pro-rakyat maka bagaimana bila di kesempatan yang berbeda orang yang sama diketahui menumpang jet pribadi yang mewah?
Cermatilah berbagai media, termasuk www.inilah.com. Pada 02/06/2014 situs itu menurunkan judul: “Jokowi: Antara Bajaj dan Jet Mewah”. Disebutkan, bahwa hanya sehari setelah Jokowi ber-Bajaj ke KPU, beredar foto Jokowi bersama Anies Baswedan (anggota tim suksesnya) yang sedang berada di dalam pesawat pribadi yang terlihat mewah. Ada info, foto itu diambil pada 29/05/2014. Ketika itu, setelah deklarasi di Bandung Jokowi lalu ke Surabaya dan Bali dengan jet mewah.
Khusus untuk Jokowi, memang sudah cukup lama (setidaknya sebagian) publik mengritisi performanya yang dikait-kaitkan dengan usaha pencitraan. Tak kurang dari Peneliti Senior LIPI –Prof. Siti Zuhro- yang punya penilaian serupa. Siti Zuhro mengakui bahwa rakyat dan media di Indonesia nampaknya sudah muak dengan pencitraan. Hanya faktanya rakyat Indonesia terjebak lagi dalam pencintraan Jokowi saat ini (www.poskotanews.com 18/03/2014).
Ada sisi lain yang bisa membuat kita lebih tercengang. Selama ini (setidaknya sebagian) publik mengenal Jokowi sebagai orang yang suka blusukan, hal yang kemudian mencitrakan dirinya sebagai pro-rakyat. Tapi, berapa dan dari mana biaya blusukannya? Ternyata, blusukan itu menyedot biaya yang tak sedikit. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis hasil temuannya bahwa anggaran yang dipakai untuk blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama mencapai Rp 26,6 miliar lebih per tahun. Fitra menilai dana operasional sebesar itu terlalu boros. Koordinator Fitra -Uchok Sky Khadafi- mengatakan, kalau anggaran blusukan Jokowi-Basuki sebesar Rp 2,2 miliar per bulan, berarti per hari Jokowi-Basuki menghabiskan anggaran sebesar Rp 74 juta (www.viva.co.id 24/07/2013). Maka, jika melihat angka di atas, blusukan Jokowi sungguh tak murah.
Alhasil, pencitraan itu tak baik dan terlebih lagi karena berbiaya sangat mahal. Publik mengingini keadaan yang wajar. Misal, tanpa bermaksud merendahkan, Lexus jelas lebih ‘rapi’ dan ‘harum’ ketimbang Bajaj. Artinya, jika kita dikenal masyarakat sudah memiliki mobil yang ‘rapi’ dan ‘harum’ maka kita tidak perlu bersusah-payah menumpang mobil yang ‘tak rapi’ dan ‘tak harum’ jika tujuannya sekadar usaha pencitraan. Sungguh, yang dikehendaki rakyat adalah sesuatu yang apa adanya, tanpa rekayasa pencitraan.
Kesan sederhana, misalnya, tak bisa dipaksakan. Kesan itu akan hadir dengan sendirinya sesuai dengan akhlak kita yang asli. Bahkan, jika kesan sederhana dipaksakan dengan serangkaian rekayasa, bukan tak mungkin di sebuah kesempatan seseorang akan ‘tergelincir’. Misal, seseorang sedang berusaha mencitrakan dirinya sederhana tapi ternyata ada perilakunya yang bertolak-belakang dengan apa yang akan dicitrakannya itu. Tentu saja, hal yang demikian itu akan mengundang cibiran orang.
Agar tak mengecewakan banyak orang, janganlah suka berpura-pura. Bersikap realistis saja-lah. Segala sesuatu yang dibuat-buat cukup mudah untuk dibaca. Semua bentuk kepura-puraan tak hanya bisa mengundang cibiran, tetapi juga sikap antipati.
Secara umum, publik lebih menyukai siapapun yang tampil secara jujur. Maka, tampillah seperti yang biasa kita kerjakan dan itu berarti tanpa polesan ‘tim kreatif’, misalnya.
Tampillah apa adanya sesuai kemampuan kita. Buatlah orang bahagia dengan penampilan kita. Lihatlah Imam Hanafi! Salah satu Imam Mazhab itu selalu tampil rapi dengan aroma harum yang menyerbak (www.republika.co.id 09/03/2012).
Di samping semua yang telah dipaparkan di atas, ada sisi lain yang harus benar-benar kita perhatikan. Bahwa, seseorang yang mencitrakan dirinya ‘menjadi sesuatu’ melalui usaha tertentu maka sama saja dengan telah berkata-kata. Memang, pencitraan itu adalah berkata-kata melalui perlambang atau simbol. Sementara, Islam mengajarkan agar ucapan dan perbuatan kita selalu sama.
Berimplikasi Berat
Alhasil, setidaknya ada dua implikasi logis dari pencitraan seseorang. Pertama, dia tak akan dipercaya orang karena apa yang dikerjakannya berangkat dari kepura-puraan. Kedua, ada ancaman serius dari sisi agama. “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” (QS Ash-Shaff [61]: 2-3). Jadi, masih beranikah kita menggunakan jurus pencitraan? []
