Palestina mengumumkan, Kamis (8/9), bahwa mereka akan mendatangi kantor PBB bulan September untuk meminta pengakuan dari seluruh negara anggota bahwa Palestina telah merdeka dari penjajahan Israel pada 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota.
Keputusan rakyat Palestina tersebut menunjukkan bahwa usaha pemerintah Obama, yang menghimbau Palestina untuk tidak mencari suara di PBB, telah gagal.
Hak veto, yang dimiliki AS, akan berdampak pada sentimen penduduk Muslim dunia terhadap Amerika dan semakin mengasingkan dunia Arab yang sedang bergejolak.
Sementara itu, sejumlah pengamat yakin bahwa AS tidak memiliki dukungan yang cukup untuk menghentikan pemungutan suara pada Sidang Majelis PBB untuk menaikkan status Palestina dari “wilayah kesatuan” tanpa hak pilih menjadi “negara pengamat” tanpa hak pilih.
Indonesia Lobi Gerakan Non-Blok (GNB)
Pemerintah Indonesia akan melakukan lobi terhadap negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk mendukung usaha Palestina menjadi anggota Perserikatan bangsa Bangsa (PBB), kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene. “Indonesia akan melakukan upaya – upaya untuk mendukung Palestina menjadi anggota PBB. Dan sikap pemerintah tersebut sudah tercermin sejak Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Gerakan Non Blok dan Pertemuan Peringatan 50 tahun GNB di Bali, Mei lalu,” kata Tene, di Jakarta, Kamis (8/9).
Tene menambahkan masih ada sejumlah negara anggota GNB yang belum memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, katanya, Pemerintah RI akan melakukan pendekatan kepada sejumlah negara tersebut untuk mengakui Palestina. “Ada sejumlah negara yang belum memberikan pengakuan. Oleh karena itu pemerintah akan berusaha mendekati dan mendorong mereka untuk mendukung Palestina menjadi anggota PBB,” tambah Tene.
Sementara itu, pengamat masalah Timur Tengah, Broto Wardoyo, mengatakan bahwa kendala yang akan dialami Palestina adalah adanya kesepakatan dari kelima negara anggota PBB untuk menerima Palestina. “Sebagian besar masyarakat internasional sudah mengakui Palestina sebagai negara, namun yang dibutuhkan disini juga penerimaan dari negara anggota PBB untuk Palestina,” kata Broto, Kamis (8/9).
Broto menambahkan dari kelima negara anggota PBB tersebut, yang menjadi kendala utama bagi Palestina untuk bergabung menjadi anggota adalah Amerika Serikat. “Meskipun belum menyatakan dengan resmi, sudah jelas Amerika akan sulit untuk menerima Palestina sebagai anggota PBB,” katanya.
Namun demikian, tambahnya, dukungan internasional terhadap Palestina tidak menutup kemungkinan untuk negara tersebut bergabung ke dalam keanggotaan PBB. Pertemuan Tingkat Menteri GNB, yang diselenggarakan di Beograd, Serbia, Selasa (6/9), menyatakan dukungan sejumlah negara anggota kepada Palestina untuk menjadi anggota PBB, seperti dilaporkan AFP.
Menteri Luar Negeri Mesir, Mohammed Kamel Amr, yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut, mengataka nbahwa sebagian besar anggota GNB telah mengakui negara Palestina. Namun, sebagaimana dilaporkan AFP, dia belum dapat memastikan bahwa seluruh anggota GNB, yang berjumlah 118 negara, akan memberikan suara bagi Palestina dalam Sidang Umum PBB yang akan diselenggarakan bulan September ini. (kmps/ant/Kartika Pemilia)