Written by Najib mengumumkan pencabutan dua undang-undang (UU) tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, menjelang peringatan ulang tahun ke-48 Federasi Malaysia.
“Dengan senang hati, saya mengumumkan pada malam bahagia ini bahwa ISA akan dicabut sepenuhnya. Perubahan ini bertujuan mewujudkan demokrasi yang modern, matang, dan berfungsi yang akan terus mempertahankan ketertiban masyarakat, menjamin kebebasan sipil yang lebih besar, dan melestarikan keharmonisan rasial,” ungkap Najib, yang telah menjanjikan reformasi UU tersebut sejak menjabat PM pada 2009.
Selain mencabut ISA dan EO, Pemerintah Malaysia juga akan menghapus aturan yang mewajibkan media massa memiliki izin (semacam surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP pada masa Orde Baru di Indonesia) yang harus selalu diperbarui setiap tahun. Aturan yang memberangus kebebasan pers itu akan diganti sehingga setiap usaha media massa di Malaysia cukup sekali dalam mengajukan izin.
Menurut Najib, dua UU pengganti ISA dan EO akan benar-benar ditujukan kepada para tersangka kelompok militan. Najib menjamin, setiap UU yang baru nanti akan mengatur bahwa penahanan seseorang hanya dimungkinkan dengan surat perintah pengadilan, dan periode penahanan tanpa pengadilan ini akan jauh lebih pendek daripada sebelumnya.
Hal tersebut ditanggapi secara kritis oleh ketua koalisi oposisi Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar menyerukan masyarakat Malaysia untuk tidak terbuai dan tetap waspada, mengawasi apakah UU baru nantinya akan lebih baik dari UU sebelumnya, atau bahkan lebih buruk.
“Kami menyambut baik penghapusan ISA yang telah lama diperjuangkan oleh rakyat tapi ditentang UMNO. Namun kita harus tetap waspada apakah kebebasan terjamin dan undang-undang apa yang akan menggantikan ISA,” kata Anwar pada akun Twitternya, dikutip dari laman Malaysian Insider.
Sebuah isu tak sedap berhembus terkait rencana penghapusan ISA. Kabarnya, kebijakan populis ini diambil oleh Najib demi mendapatkan dukungan politik menjelang pemilu Malaysia tahun depan. Oposisi Malaysia mengatakan bahwa Najib sedang berusaha mendapatkan kembali dukungan sebelum pemilu, mengingat popularitas Najib jatuh dari 72 persen pada Juni 2010 menjadi hanya 59 persen karena penanganan pemerintah Malaysia yang represif terhadap aksi jalanan, yang menyerukan reformasi sistem pemilu pada Juli 2011.
Sampai sekarang sudah banyak orang ditahan akibat ISA. Tapi mereka tidak akan segera bebas menyusul pidato Perdana Menteri Najib Razak. Penghapusan ISA masih menunggu persetujuan parlemen. Parlemen baru akan masuk masa persidangan Oktober mendatang.
ISA Malaysia kini telah berumur 51 tahun. Dalam perjalanannya, mereka yang ditangkap atas dasar ISA adalah mereka yang dianggap melakukan tindakan “in manner prejudicial to the security of Malaysia or any part of thereof or to the maintenance of essential services therein or to the economic life thereof”. Mereka dikenakan masa tahanan polisi selama 60 hari dan tidak memperoleh akses atas bantuan hukum dan kontak dengan keluarganya. Setelah 60 hari masa penahanan oleh polisi biasanya mereka dipindahkan ke sebuah kamp penahanan atas perintah dari Kementrian Dalam Negeri dengan kondisi tertentu. Mereka juga tidak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pertanyaan seputar legalitas penahanan dan tuduhan negara yang menyebabkan mereka ditahan.
Ketentuan-ketentuan yang keras dalam ISA tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya. Menjelang kemerdekaan Malaysia, muncul pemberontakan komunis yang lebih militan dan agresif dibanding gerakan-gerakan anti Inggris yang lain. Pemerintah kolonial Inggris kemu-dian mengeluarkan Emergency Regulation, pendahulu ISA, yang dapat menahan seseorang tanpa proses pengadilan. Setelah merdeka pada tahun 1947, Malaysia mempertahankan warisan Inggris ini, dengan mengeluarkan ISA pada tahun 1960 untuk menghadapi pembe-rontakan komunis. Tidak mengherankan bahwa pada decade 60-an mereka yang ditahan ber-dasarkan ketentuan ISA adalah para aktifis komunis dan anggota Partai Buruh yang merupa-kan bagian dari Front Sosialis. Akhir tahun 1960-an, keberadaan ISA makin kuat dan memper-oleh justifikasi baru ketika terjadi kerusuhan rasial dan keadaan darurat. Pada akhir tahun 1960an juga mulai muncul gerakan tidak puas terhadap kebijakan UMNO yang dipelopori oleh Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dan beberapa kelompok Islam. Pada tahun 1970-an ISA lebih banyak ditujukan kepada gerakan-gerakan mahasiswa.
Pada awal decade 1980-an ISA masih banyak memakan korban, terutama karena Malaysia masih diwarnai oleh persaingan politik di dalam UMNO sendiri, tersendatnya pertum-buhan ekonomi, dan masih adanya pertentangan etnik Melayu-Cina. Tetapi pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, ketika politik Malaysia lebih stabil dan Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, dukungan terhadap Mahathir sangat kuat dan tidak banyak muncul kritik publik terhadap keberadaan ISA. Masalah muncul lagi pada tahun 1998 ketika berlangsung persaingan politik antara Mahathir dan Anwar Ibrahim yang berakhir dengan penahanan Anwar Ibrahim di bawah ketentuan hukum ISA. Meskipun penahanan dan perlakuan terhadap Anwar Ibrahim menimbulkan gelombang protes di dalam dan luar negeri, kemajuan dan keberhasilan Mahathir keluar dari krisis ekonomi, berhasil menyurutkan aksi protes tersebut.
Memahami penerapan ISA memerlukan pemahaman tentang dinamika ekonomi Malaysia. Banyak kasus penahanan ISA terjadi ketika ekonomi Malaysia mengalami penurunan yang dapat menyebabkan keresahan dan protes masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah. Selain analisis ekonomi, pola penerapan ISA juga perlu dihubungkan dengan struktur politik Malaysia. Sistem politik Malaysia yang damai dan ditandai oleh hubungan tiga etnis utama yang dilembagakan dalam tiga partai utama yaitu UMNO (Melayu), MCA (Cina), dan MIC (India). Tetapi, hubungan antara tiga partai ini tidak banyak mengarah pada integrasi etnis. Mereka masih mempertahankan mobilisasi dukungan politik secara individual sesuai dengan garis etnis. Dengan demikian, setiap gerakan politik yang mencoba untuk keluar dari tradisi politik Malaysia melintasi batas-batas etnis sering dilihat membahayakan keamanan nasional dan menjadi target ISA. Penahanan ISA juga sering berjalan seiring dengan perkembangan atau wacana politik Islam. Hal ini makin kuat ketika isu terorisme terkait dengan gerakan Islam militan di Malaysia seperti KMM dan Jemaah Islamiyah, terutama setelah tragedi 11 September 2001.(AFP/propatria/Kartika Pemilia)
Last modified: 21/09/2011
