Perubahan dalam status pos pemeriksaan militer itu disebabkan oleh adanya peningkatan fasilitas militer yang dibiayai oleh USAID.
Israel menghabiskan sekitar tiga miliar shekel tiap tahun untuk memperbarui dan memelihara infrastruktur militernya di Tepi Barat, termasuk sebuah renovasi mahal terhadap pos pemeriksaan Huwara di dalam wilayah Tepi Barat, yang dibongkar hanya beberapa bulan setelah dibangun. Infrastruktur permanen lain juga dipasang di pos pemeriksaan kontainer yang terletak di antara Bethlehem dan Ramallah, sementara renovasi dan penyesuaian dilakukan di blokade-blokade jalan Israel di seluruh Tepi Barat.
Pembukaan perbatasan yang telah diperbarui itu dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Israel dan Menteri Pembangunan Regional Silvan Shalom, Menteri Urusan Minoritas Avishay Braverman, utusan khusus Kuartet Timur Tengah Tony Blair dan beberapa pejabat Israel serta perwakilan USAID. Setidaknya dua petinggi Palestina, ketua dewan desa Gilboa dan gubernur Jenin juga hadir dalam pembukaan itu.
Israel sebenarnya tidak berada dalam daftar pemberian bantuan USAID. Namun, menurut situs USAID, “Dengan proyek peningkatan perbatasannya, AS membantu mempermudah pergerakan rakyat dan masuknya barang-barang Palestina, sembari meningkatkan keamanan Israel.”
Gubernur Jenin, Musa Kadura, mengatakan akses terhadap kendaraan akan membantu perekonomian lokal, namun ia juga mengekspresikan harapannya bahwa perbatasan itu akan segera dibuka untuk dapat dilewati dengan bebas oleh kedua pihak. Hingga saat ini, warga Palestina yang tinggal di Jenin tidak boleh mengakses perbatasan itu atau memasuki Israel untuk mengunjungi komunitas Palestina di wilayah utara Tepi Barat tanpa ijin dari pemerintah Israel.
Pos pemeriksaan Israel Defence Forces (IDF), atau yang sering disebut pos pemeriksaan Israel, adalah sebuah penghalang yang dibangun oleh IDF dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan Israel dan pemukimannya, serta mencegah mereka yang ingin menyeberang. Sebagian besar pos pemeriksaan di Tepi Barat tidak berlokasi di perbatasan antara Israel dan wilayah pendudukan Palestina, tapi di seluruh Tepi Barat.
Pos pemeriksaan IDF dikelola oleh polisi militer Israel yang melakukan pemeriksaan keamanan secara rutin terhadap warga Palestina, polisi perbatasan Israel, dan tentara lain.
Banyak warga Palestina, terutama penduduk Tepi Barat, yang mengklaim bahwa terlepas dari tujuan awal penggunaan pos pemeriksaan itu, dalam praktiknya mereka telah melanggar hak rakyat Palestina untuk bergerak dan hak-hak asasi lainnya. Rakyat Palestina juga mengeluhkan penganiayaan dan penghinaan yang sering terjadi di pos-pos pemeriksaan itu.
Dalam laporan Monitor Kemanusiaannya di bulan Februari 2009, PBB telah menyatakan bahwa pos pemeriksaan, yang oleh Israel dibenarkan sejak awal Intifada kedua bulan September 2000 sebagai respon militer sementara atas konfrontasi kekerasan dan serangan terhadap warga sipil Israel, tersebut mulai tampak jelas berubah menjadi sebuah sistem kontrol yang lebih permanen yang secara bertahap mengurangi ruang pertumbuhan dan pergerakan warga Palestina demi keuntungan peningkatan populasi pemukim Israel.
USAID (United States Agency for International Development) adalah badan independen yang didirikan pemerintahan Amerika Serikat yang aktif memberikan bantuan bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain didunia dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Jika dalam situs resminya USAID tidak mencantumkan bantuan militer sebagai salah satu “fasilitas” yang diberikan terhadap negara-negara yang menerima bantuan USAID, maka dalam konteks Israel terjadi pengecualian. Memang, akan selalu ada pengecualian jika menyangkut masalah Israel, sebuah entitas yang paling dimusuhi di Jazirah Arab, bahkan di seluruh dunia. (suaramedia/wikipedia/usaidgov/Kartika Pemilia)
