Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa tidak ada antara agama dan politik dalam Islam.
“Masalah politisasi agama merupakan respons atas kekurangtepatan pemahaman pihak-pihak tertentu terhadap hakekat agama dan politik serta hubungan keduanya,” ujarnya dalam draft sambutannya pada pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (07/05/2018).
“Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik, sehingga kurang tepat jika ada pihak-pihak yang menginginkan adanya pemisahan yang tegas di antara keduanya,” lanjut Rais ‘Aam PBNU ini.
Namun, kata dia, Islam juga mewajibkan adanya keadaban dan kesopansantunan (al-akhlak al-karimah) dalam setiap proses politik.
Sehingga dinilai tidak tepat pula menjadikan agama sebagai kedok untuk membungkus kepentingan politik tanpa mengindahkan ketentuan agama.
Kiai Ma’ruf menjelaskan, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia merupakan forum yang secara periodik tiga tahunan diselenggarakan oleh MUI, untuk merespons permasalahan penting yang muncul. Baik terkait dengan masalah kebangsaan, masalah keagamaan aktual, maupun masalah peraturan perundang-undangan.
“Umat Islam, sebagai bagian terbesar penduduk di negeri ini, mempunyai tanggung jawab yang besar pula dalam menjaga bangsa ini dari upaya-upaya penyimpangan khittah pendirian bangsa
Para pendiri bangsa telah mencapai kemufakatan dalam menancapkan khittah dan prinsip-prinsip kebangsaan. Kita sebagai generasi penerus berkewajiban menjaganya dari setiap upaya pengaburan makna dan penyimpangan,” ungkapnya dalam acara yang dihadiri seribuan ulama se-Indonesia itu.*
Sumber: hidayatullah.com
