“Ada 100 pasukan inti dan 40 pendukung. Ini adalah wujud kerja sama PBB dan Uni-Afrika,” kata Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo di Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta Selatan, usai upacara pemberangkatan pasukan, Kamis 27 Oktober 2011.
Dalam misi kemanusiaan ini, Polri ditugaskan untuk mengamankan aset Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di Sudan Selatan dan menjamin keselamatan pengungsi.
Pengamanan itu perlu dilakukan karena pasca-referendum dan kemerdekaan dan Sudan Selatan, banyak terdapat konflik bersenjata secara sporadis antara milisi pro-pemerintah dan gerilyawan pemberontak.
Upacara pemberangkatan Satuan Tugas FPU Indonesia IV Garuda Bhayangkara 2012 dalam Misi Perdamaian PBB di Darfur Sudan digelar di lapangan gedung Baharkam, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Kamis (27/10/2011) pagi. Dalam upacara ini juga dihadiri oleh Dubes Sudan untuk Indonesia, HE Ibrahim Bushra Mohamed Ali.
Dalam amanatnya pada upacara tersebut, Timur mengingatkan kembali tentang Fungsi Polri pemerintah terkait pemeliharaan perdamaian dunia. Timur mengatakan Polri harus berperan aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah PBB.
“Serta tingkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jaga nama baik bangsa di mata internasional, khususnya nama baik,” demikian Timur ketika membacakan amanat upacara.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga meminta para personil pasukan perdamaian untuk dapat bertugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu dia juga meminta tim dapat membaur dengan pasukan perdamaian negara lain dan penduduk setempat.
“Bangun kerja sama yang sinergis dengan polisi negara lain. Serta jaga komunikasi dengan masyarakat setempat,” tutur Timur.
Tim pasukan perdamaian ini beranggotakan 140 orang. Mereka akan bertugas selama satu tahun di Darfur Sudan. Dalam misi ini, bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam juga berharap para personil Polri yang dikirim ke Sudan juga dapat melihat kehidupan umat Islam di sana.
Sudan Selatan resmi merdeka pada 9 Juli 2011. Ia menjadi negara termuda di dunia setelah Ketua parlemen membaca proklamasi kemerdekaan dalam upacara yang digelar di Juba.
Sudan Selatan diharapkan menjadi negara ke-193 yang diakui PBB pada pekan depan, dan negara anggota PBB ke-54 di Afrika. Meski sudah merdeka, konflik bersenjata antara Sudan Selatan dan Sudan Utara masih terus terjadi hingga kini. (VIVAnews/detik/Kartika Pemilia)
