Islamisasi ilmu pengetahuan (islamization of knowledge) merupakan sebuah ide atau gagasan yang muncul pada sekitar awal tahun 80-an. Ide atau gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Syed Naquib al-Attas dan dipopulerkan oleh Ismail R. al-Faruqi. Dalam makalah ini, penulis akan mencoba mengeksplorasi pandangan kedua tokoh tersebut dalam kaitannya dengan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Secara garis besarnya, makalah ini akan mencoba untuk melihat konsep islamisasi pengetahuan dalam pandangan Syed Naquib al-Attas dan Ismail R. al-Faruqi dari sisi-sisi yang meliputi latar belakang munculnya gagasan islamisasi, mafhum islamisasi dan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses islamisasi. Dari ketiga poin ini, maka akan diketahui aspek kesamaan dan perbedaan sekaligus karakteristik gagasan islamisasi ilmu pengetahuan menurut kedua tokoh tersebut.
Keywords:Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Syed M. Naquib al-Attas, Ismail R. al-Faruqi, Dikotomisme, Tauhid.
A.AS dan Dekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia
Peristiwa 11 September 2001 menandai babak baru dalam proses globalisasi. Kini, setelah peristiwa dramatis tersebut, upaya-upaya Barat untuk menyebarkan nilai, ide, konsep, sistem dan kultur Barat ke Dunia Islam semakin gencar dan merupakan kerjasama kompak antara Barat kolonialis, orientalis, dan misionaris. Karena hal ini berkaitan dengan pemikiran, maka medium yang digunakan untuk menyebarkan konsep dan pemikiran Barat adalah medium untuk pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah, seperti buku, makalah-makalah dan workshop-workshop maupun berupa opini di media elektronik dan media massa. Namun, medium yang paling efektif bagi penyebaran teori, konsep, dan ideologi adalah bangku-bangku kuliah di perguruan tinggi melalui mulut para intelektual, ulama, saintis, budayawan, dan sebagainya. Melalui berbagai sarana inilah maka secara teknis; paham, ide, konsep, sistem dan teori liberalisme Barat disebarkan ke Dunia Islam.[1]
Being an extra [figurant] in virtual reality is no longer being an actor or a spectator. It is to
be out of the scene [hors-scene], to be obscene.
Jean Baudrilliard, DisneyWorld Company, 1996
Sistem negara-bangsa (nation-state) pertama kali dicetuskan dan diakui pada Perjanjian Damai Westphalia (1648). Sistem ini menganugerahkan wewenang/otoritas penuh bagi penguasa lokal untuk memerintah dan menolak semua bentuk imperalisme dan tahta suci (agama). Perjanjian ini juga menjadi pilar-pilar awal diplomasi, persamaan, non-intervensi, kedaulatan dan hukum-hukum internasional yang diakui hingga zaman ini.[1]
Pendidikan dewasa ini hampir kehilangan pamornya sebagai suatu proses yang mengantarkan setiap anak Adam menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang secara pribadi dapat memerankan dirinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai problem solver, yang selanjutnya manusia disebut dengan makhluk sosial. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma (paradigm shift) pada masyarakat akan makna-makna kebenaran, kebahagiaan, keadilan dan lain-lain. Dampaknya adalah masyarakat sudah tidak menjadikan standar pendidikan sebagai suatu barometer mutu individu.[1]
Pluralitas keagamaaan di manapun di dunia ini, kecuali di tempat-tempat tertentu, adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak antara komunitas-komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada belahan bumi sekarang ini kelompok masyarakat yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Tren pluralitas yang telah menjadi gejala global ini menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan pada abad dua puluh[3]. Di mana dunia tidak bisa menolak hancurnya batas-batas budaya, ras, bahasa dan geografis. Realita ini juga sering disebut dengan global village untuk menunjukkan betapa kecilnya bumi.
