Politik Liberalisasi Amerika Serikat terhadap Pendidikan Islam di Indonesia – Tinjauan Kritis atas Globalisasi (Tulisan 2)
Oleh Kartika Pemilia Lestari*
A. AS dan Dekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia
Peristiwa 11 September 2001 menandai babak baru dalam proses globalisasi. Kini, setelah peristiwa dramatis tersebut, upaya-upaya Barat untuk menyebarkan nilai, ide, konsep, sistem dan kultur Barat ke Dunia Islam semakin gencar dan merupakan kerjasama kompak antara Barat kolonialis, orientalis, dan misionaris. Karena hal ini berkaitan dengan pemikiran, maka medium yang digunakan untuk menyebarkan konsep dan pemikiran Barat adalah medium untuk pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah, seperti buku, makalah-makalah dan workshop-workshop maupun berupa opini di media elektronik dan media massa. Namun, medium yang paling efektif bagi penyebaran teori, konsep, dan ideologi adalah bangku-bangku kuliah di perguruan tinggi melalui mulut para intelektual, ulama, saintis, budayawan, dan sebagainya. Melalui berbagai sarana inilah maka secara teknis; paham, ide, konsep, sistem dan teori liberalisme Barat disebarkan ke Dunia Islam.[1]
Politik Liberalisasi Amerika Serikat terhadap Pendidikan Islam di Indonesia – Tinjauan Kritis atas Globalisasi (Tulisan 1)
Oleh Kartika Pemilia Lestari*
Being an extra [figurant] in virtual reality is no longer being an actor or a spectator. It is to
be out of the scene [hors-scene], to be obscene.
Jean Baudrilliard, DisneyWorld Company, 1996
Sistem negara-bangsa (nation-state) pertama kali dicetuskan dan diakui pada Perjanjian Damai Westphalia (1648). Sistem ini menganugerahkan wewenang/otoritas penuh bagi penguasa lokal untuk memerintah dan menolak semua bentuk imperalisme dan tahta suci (agama). Perjanjian ini juga menjadi pilar-pilar awal diplomasi, persamaan, non-intervensi, kedaulatan dan hukum-hukum internasional yang diakui hingga zaman ini.[1]
Pendidikan Islam Integral Dalam Kerangka Teori (Tela’ah Konsep Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al Attas)
A. Pendahuluan
Pendidikan dewasa ini hampir kehilangan pamornya sebagai suatu proses yang mengantarkan setiap anak Adam menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang secara pribadi dapat memerankan dirinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai problem solver, yang selanjutnya manusia disebut dengan makhluk sosial. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma (paradigm shift) pada masyarakat akan makna-makna kebenaran, kebahagiaan, keadilan dan lain-lain. Dampaknya adalah masyarakat sudah tidak menjadikan standar pendidikan sebagai suatu barometer mutu individu.[1]
Kritik Terhadap Kenabian Adonis
Oleh: Slamet Sugeng Sugondo[2]
A. Pendahuluan
Pluralitas keagamaaan di manapun di dunia ini, kecuali di tempat-tempat tertentu, adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak antara komunitas-komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada belahan bumi sekarang ini kelompok masyarakat yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Tren pluralitas yang telah menjadi gejala global ini menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan pada abad dua puluh[3]. Di mana dunia tidak bisa menolak hancurnya batas-batas budaya, ras, bahasa dan geografis. Realita ini juga sering disebut dengan global village untuk menunjukkan betapa kecilnya bumi.
Konsep Adil Dalam Politik Islam
Oleh : Daud Sukoco
Pendahuluan
Kezaliman mengakibatkan kesengsaraan, keadilan melahirkan kemuliaan. Allah membantu Negara yang adil meskipun kafir, dan tidak membantu Negara yang dzalim meskipun beriman[1].
Pernyataan ini menyiratkan akan urgensi tegaknya keadilan. Karena memang keadilan dan kezaliman adalah sesuatu yang bertolak belakang, manakala keadilan dating maka kezaliman akan sirna demikian juga sebaliknya. Seperti halnya siang dan malam meskipun dekat beriringang tapi tidak pernah bersatu. Semua orang sepakat bahwa tegaknya keadilan adalah sebuag keniscayaan. Akan tetapi apa yang dijadikan barometer untu menimbang?. Hal ini masih menjadi diperdebatkan.