Jakarta-Permintaan penambahan kuota haji dari pemerintah direspon baik oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Pihak kami masih mengkaji usulan permintaan Indonesia tentang penambahan kuota,” kata Duta Besar Arab Saudi Abdurahman Mohammad Amen Al Khayyat kepada wartawan disela acara deklarasi Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-bound Indonesia di Jakarta, Rabu (16/2).
“Insya Allah akan ditambah sesuai dengan peraturan OKI (Organisasi Konferensi Islam),” tambah Abdurrahman. Berdasarkan keputusan OKI ketentuan kuota haji yaitu 1 per mil. Jika jumlah penduduk Indonesia sebanyak 238 juta maka seharusnya Indonesia memperoleh kuota sebesar 238 ribu.
Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pemerintah Indonesia akan berupaya terus meminta tambahan kuota. Diharapkan pada tahun 2011 kuota ditambah dibanding tahun sebelumnya sebanyak 221 ribu orang.
Namun demikian, perlu dipahami keterbatasan pemerintah Arab Saudi melayani para jamaah seiring jumlah jamaah yang bertambah. “Saya sudah minta terus ditambah karena antrean jamaah haji kita cukup panjang bahkan ada yang 10 tahun,” kata Menag.
Ketua Umum Asphurindo H. Magnatis Chaidir mengatakan, organisasi ini saat ini didukung 48 perusahaan penyelenggara haji khusus dan umrah. Dengan demikian keberadaan organisasi ini menambah lagi organisasi haji yang sudah ada yaitu Amphuri dan Himpuh. “Kami menghendaki peningkatan pelayanan sehingga jemaah beribadah tenang dan tentram,” ujar Magnatis.
Magnatis mengatakan Asphurindo menawarkan sesuatu yang beda. Alasannya, selain memberikan pelayanan terhadap perjalanan ibadah haji dan umrah, Asphurindo pun akan mengaet wisatawan Timur Tengah untuk mau berkunjung ke Indonesia.
Mengenai kasus jemaah haji yang terlantar, Magnatis menilai sebenarnya mekanisme yang dibuat Kementerian Agama sudah baik. “Kalau ada (penyelenggara) yang nakal karena orang yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya.
Ia juga menyarankan agar calon jemaah haji atau umrah untuk berangkat ke Tanah Suci dengan travel yang resmi atau memiliki izin dari Kementerian Agama. “Pilih travel haji dan umrah yang berizin,” ujarnya. Acara deklarasi juga dihadiri sejumlah Duta Besar negara-negara Timur Tengah serta Ketua Kadin Timur Tengah Fachri Thayib, serta pengurus Asosiasi Bina Haji dan Umrah NU. (ks/r)