Quo Vadis Libya : Ongkos Demokrasi Begitu Mahal

 

Libya telah membayar ongkos demokrasi yang sangat mahal. Negara kaya minyak itu porak-poranda akibat peluru, granat dan rudal baik dari gerakan revolusi maupun yang dimuntahkan senjata pasukan koalisi Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris dan NATO. Dan hasilnya belum tentu selalu indah seperti yang melayang di dalam angan mereka.

Masih lekat di ingatan kita, dan bahkan jejak bayangan serta wujud aslinya kini masih ada di Irak dan Afganistan. Dua negara itu terus bergolak dan terpuruk. 
Darah belum negering di sana. Saban hari, nyawa rakyat tak berdosa dengan mudah melayang. Afganistan yang diduduki oleh Agresor di bawah komando NATO, hampir setiap hari meminta tumbal nyawa dari rakyat sipil. Sejak diduduki angkatan militer Barat pada dekade awal tahun 2.000, kehidupan bangsa itu pun kian buram, tak tentu arah dan masa depan. 

Setali tiga uang, Irak hingga kini masih terus bergolak. Pasca tumbangnya rezim Saddam Husein yang di tuding menyimpan senjata pemusnah massal -walau dikemudian hari, terang-terangan tudingan itu tidak terbukti-, negeri kaya minyak itu dilanda perang saudara, perang antar suku dan faham keagamaan yang telah disetting rapi.

Potensi perang saudara juga tentu membayangi Libya, mengingat masih ada rakyat yang loyal pada Khadafi. Kita menjadi skeptis dengan masa depan Libya. Demokrasi yang seharusnya menghargai hak asasi manusia, namun ditegakkan dengan perang yang mengorbankan banyak nyawa. Selain itu, kesiapan berdemokrasi rakyat Libya di bawah NTC yang naga-naganya merupakan boneka Barat, masih tanda tanya. Problem lain yang menghadang adalah pada penyelamatan kekayaan negara, khususnya sumur-sumur minyak. Libya memang lepas dari cengkraman srigala, tapi kini bisa jadi Libya sedang terjebak di mulut buaya.

Berdalih Rekonstruksi

Fakta bahwa perang sering kali berakhir dengan penjarahan dan perampokan sumber daya dan kekayaan suatu negara, tak dapat dinafikan (terminologi perampokan adalah pengambilalihan milik kita tanpa kekuatan untuk melawan sehingga harus pasrah). Seperti yang sekarang dilakonkan Dewan Transisi Nasional (NTC) yang mengendalikan pemerintahan di Libya sejak semakin melemahnya kekuatan Khadafi. 

NTC sudah membuat kesepakatan untuk memberikan 35 persen pengolahan minyak mentahnya pada Prancis (negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara/ NATO) sebagai tanda terima kasih atas dukungan penuh dalam gerakan revolusi menggulingkan Khadafi. 

Bahkan sebelum Khadafi tewas, PM interim Libya  Mahmoud Jibril mengatakan jika minyak Libya sudah mulai diproduksi setelah ditutup akibat perang.

Di belahan dunia yang lain, dengan cara berbeda bahwa mengobarkan perang, mencipta konflik, dengan dalih demokrasi dan membela hak-hak sipil juga merupakan strategi Barat untuk mengangkangi kekayaan alam di suatu negara. Simplistis saja, “biarkan mereka terus berperang, fasilitasi dengan senjata dan susupkan intel untuk melakukan provokasi, memperpanjag durasi perang dan kesibukan mereka. 

Pada akhirnya kita bebas menjarah dengan datang sebagai pahlawan”. Logika sederhana yang menjadi grand strategi pengusaan suatu wilayah oleh penjajah Barat.

Kita bisa menyaksikan buktinya. Di Irak, setelah jatuhnya Saddam, dibuka tender bagi ladang-ladang minyak. Tercatat 120 perusahaan berpartisipasi dalam tender. Hasilnya 1/3 dari total perusahaan tersebut, yaitu sekitar 35 perusahaan asing yang lolos. 

Bisa ditebak, bahwa raksasa minyak global yang menyumbang pajak bagi kas Barat, khususnya AS dan sekutunya mendominasi. Di antaranya, BP PLC, Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., Royal DutschShell PLC, Lukolil Holdings, Edison International SpA, dan lain-lain.

Negara-negara yang mbalelo dari titah Barat, yang tidak bisa ditelikung, hanya memiliki satu opsi, yaitu perang. Perang yang dilakukan tentu melalui legitimasi lembaga Internasional semacam PBB yang disetting untuk kepentingan mereka.

Beberapa negara Timur Tengah yang pemerintahnya despotik, diktator dan jauh dari nilai-nilai demokrasi, namun tunduk pada keinginan Barat, tetap saja dibiarkan. Misalnya Arab Saudi, Bahrain, Yaman, Suriah, Kuwait, Mesir (era Mubarak), dan Tunisia (era Ben Ali), mereka diperlakuan berbeda  dengan Irak (era Saddam Husein), Iran dan Libya serta negara-negara yang tak mudah ditelikung.

Menarik apa yang pernah dikatakan oleh ketua MPR Taufik Kiemas, bahwa kedatangan angakatan perang AS Cs ke Libya memang murni dilatarbelakangi oleh emas hitam (baca: minyak). Dicontohkan, bahwa saat ini masih banyak negara lain yang tidak demokratis dan terus dilanda konflik sosial, namun luput dari perhatian Barat, karena negara-negara tersebut merupakan negara miskin. Seperti Zimbabwe, Somalia, dan Rwanda.

Libya merupakan salah satu negara pengekspor dan pemiliki cadangan emas hitam (baca : minyak) terbesar di Afrika. Dengan kapasitas produksi 1,7 juta barel per hari, Libya masih memiliki cadangan minyak sebesar 44 miliar barel. 

Krisis Ekonomi

Tanpa maksud untuk menggeneralisir, namun fakta telah terpampang. Di depan mata dunia, Barat melakon ganda. Berkawan dengan yang manut dan murka pada yang dianggap membangkang. 

Apatah lagi dengan semakin rontoknya ekonomi Barat akibat krisis 2008 yang lalu, dan ancaman depresi ekonomi di tahun-tahun mendatang. Mereka butuh dana segar untuk proses akselerasi ekonomi di tengah kebangkitan ekonomi Cina (negara komunis) yang awal tahun ini menjadi Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS. China sukses menggeser Jepang yang selama ini merupakan sektu Barat.

Di sisi lain, kepentingan ideologi juga menjadi hantu bagi Barat mengapa begitu agresif membantu upaya menggulingkan Khadafi. Bahwa Negara-negara yang kini bergerak menguasai ekonomi global, adalah mereka yang anti kapitalis.

Atau paling tidak, mandiri secara ideologi. Misalnya Cina dengan ideologi komunis. Bahwa diketahui bahwa di era Khadafi, ternyata aliansi Cina-Libya begitu kuat.

Selama ini, kebutuhan energi AS banyak dipasok oleh negara berkembang, yang kini perlahan menjadi negara maju dan juga membutuhkan energi untuk akselerasi pertumbuhan ekonominya. Artinya bahwa Barat akan kehabisan pasokan energi jika tidak segera mencari ladang-ladang segar dan baru. Kekhawatiran mereka pastinya menjadi stimulus atas pelbagai jalan untuk melanggengkan hegemoni. (tribun-timur/Kartika Pemilia)

BACA JUGA  Hubungan Turki-Israel Mencapai Titik Terendah
No Response

Leave a reply "Quo Vadis Libya : Ongkos Demokrasi Begitu Mahal"